Rektor UI diminta transparan seleksi CPNS Sumut

Menembak kata kunci ringan seperti Master SEO Indonesia memang jauh lebih mudah dibanding bersaing di keyword kompetitif layaknya soal tes cpns.

MEDAN - Komisi A DPRD Sumut akan meminta Rektorat Universitas Indonesia (UI) menjamin hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten/kota yang bekerjasama dengan perguruan tinggi itu berlangsung transparan.

“Kami sudah mengagendakan untuk bertemu langsung rektorat UI di Jakarta pada 25 November mendatang, sekaligus memantau proses pemeriksaan hasil ujian,” kata sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Nurul Azhar Lubis, tadi malam.

Nurul mengatakan DPRD Sumut akan meminta pihak rektorat UI untuk mengirimkan hasil ujian seleksi CPNS kepada DPRD Sumut sesuai dengan urutan rangking nilai peserta. Sehingga bisa dibandingkan dengan pengumuman hasil CPNS oleh masing-masing Pemkab/Pemko.

Selain itu, kata Nurul, mereka juga akan meminta penjelasan apakah ujian CPNS itu memang ditanggungjawabi rektorat UI atau hanya dilakukan oleh lembaga lain yang mengatasnamakan UI.

“Karena kalau ternyata tidak ditanggungjawabi rektor UI secara langsung, maka kita akan pertanyakan kepada Pemkab/Pemko yang bekerjasama dengan pihak itu. Sebab ujian CPNS yang bekerjasama dengan UU langsung ditanggungjawabi rektor,” katanya.

Nurul menambahkan, dalam kunjungan itu Komisi A juga akan memeriksa pengamanan proses pengiriman lembar hasil ujian peserta dari Sumut ke Jakarta. “Apakah langsung dikirim ke UI, atau malah singgah dulu satu malam di hotel baru dikirim ke UI,” tambahnya.

Terkait proses pengamanan lembar kumpulan soal tes cpns dan hasil ujian, Nurul meminta Polda Sumut dan jajarannya untuk berinisiatif melakukan pengawalan proses pengiriman.

“Meskipun tidak ada anggaran untuk melakukan pengamanan, namun Kapoldasu bisa berinisiatif mengawalnya. Sekaligus untuk memperbaiki citra kepolisian. Apalagi ternyata banyak masyarakat yang mendukung mereka,” kata politisi PPP itu.

Lebih jauh Nurul menegaskan bahwa Komisi A akan serius mengawasi seleksi CPNS 2009 di Sumut. Salah satunya adengan membuka kesempatan kepada masyarakat yang memiliki bukti adanya kecurangan untuk melapor kepada mereka untuk ditindaklanjuti ke jalur hukum.

“Kalau ada unsur pidana, kita akan segera tindaklanjuti kepada kepolisian dan kejaksaan. Kalau pelanggaran administratif kita akan pertanyakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing. Kalau tidak ditindaklanjuti, kita kan rekomendasikan Badan Kepegawaian Nasional untuk tidak mengeluarkan surat pengangkatan CPNS yang bermasalah itu,” katanya.